Pemerintah memperketat pengawasan impor pakaian bekas, sementara Kementerian UMKM berupaya mencari jalan tengah agar pelaku usaha thrifting tetap bisa berjualan selama mematuhi aturan. Perkembangan ini penting bagi pedagang dan toko thrift online karena asal pasokan barang kini menjadi sorotan.
Pada 5 November 2025, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pedagang pakaian bekas akan didorong menjual produk lokal buatan usaha mikro dan kecil. Ia menegaskan pemerintah sudah memiliki aturan yang melarang perdagangan barang bekas impor, tetapi pelarangan perlu disertai produk pengganti. Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana memperketat pengawasan pelabuhan dan memasukkan importir pakaian bekas dalam bentuk bal ke daftar hitam, seperti dilaporkan DDTCNews.
Pada 1 Desember 2025, Maman kembali menyebut pihaknya mencari jalan tengah. Kebijakan ke depan disebut akan memberi ruang bagi pelaku thrifting selama mematuhi larangan impor. Yang masih diperbolehkan, menurut pemberitaan DDTCNews, adalah menjual pakaian bekas dari dalam negeri, stok lama yang sudah ada di Indonesia, dan sisa barang ekspor. Di sisi lain, Purbaya menegaskan pakaian bekas impor tetap barang ilegal dan pemerintah tidak berencana melegalkannya.
Penindakan terus berlanjut. Pada 22 September 2026, Bea Cukai melaporkan penindakan terhadap 1.435 bal pakaian bekas impor yang diduga ilegal pada Agustus dan September, sebagaimana dikutip Katadata. Direktur Jenderal Bea Cukai disebut mengakui impor masih terjadi karena permintaan di dalam negeri masih ada.
Bagi toko thrift online, kabar ini berarti kejelasan asal pasokan menjadi semakin penting. Pelaku usaha disarankan memeriksa sumber barangnya, memprioritaskan stok dalam negeri yang dikurasi, dan memantau perkembangan aturan terbaru dari instansi terkait. Pemberitaan yang dirujuk tidak memuat rincian soal kuota maupun daftar produk pengganti.
